undang undang nomor 6 tentang desa. NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. undang undang nomor 6 tentang desa

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberi keleluasaan untuk mengelola pemerintahannya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dar bahan hukum primer dan. Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang implementation of the post-regulation autonomy of village number 6 of 2014 concerning Village. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 menyederhanakan persoalan hak-hak sebatas pada hak masyarakat hukum. Pengaturan peran Badan Permusyawaratan Desa juga diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berperan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Undang-Undang No. Perdes tentang BUMDesa dan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasamaantar desa di bidang BUMDesa;. 11 April 2018 Tanggal Pengundangan. 222. ketentuan umum 2. PP No. Bambang Adhi Pamungkas. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1. 033Mb) Date 2016-01-22. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Terara, Kab. Desa yangPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjadi UU Nomor 6 Tahun 2014, eksistensi desa secara yuridis tampak memperoleh derajat keninggratan sebahu dengan entitas pemerintahan daerah. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Rancaekek Kab. Saat ini Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri secara otonom. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023: 07 februari 2022 | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 di akhir masa pemerintahan Presiden DR. Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 9 tentang P erubahan. Menurut Undang-Undang No. , M. Jl. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. 212Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, pengaturan desa kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja yang menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Hp: E. Pemerintah desa diharapkan bisa bekerja lebih efektif dan akuntabel. doc (82. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Mengingat terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini penjelasan mengenai desa dipersingkat dengan hanya menambahkan bahwa pendanaan segala urusan kepada desa menjadi urusan pemerintahan pusat dibebankan kepada APBN, urusan pemerintahan provinsi. Pengaturan terakhir dilakukan. Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 4. Metadata Show full item record. Dalam sejarah pengaturan Desa, telahPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. , Op. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Peme-rintahan Desa. kota (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 47 Tahun 2015 jo PP Nomor 43 Tahun 2014); dan h. 0-premium. Ketentuan-ketentuan dalam UU Desa memberikan dua (2) hal besar terkait tata kelola pemerintahan desa yaitu “kewenangan”. airmerah. Abstract. Menimbang :A A A. 17. Sign in. Selain itu diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 pasal yaitu Pasal 81A dan Pasal 81B. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa: 07 maret 2023 | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaA. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk. NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. pengimplementasian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Lubuk Gading mengenai kelembagaan atau pembiayaan desa tergantung apakah agen pelaksana menerima atau menolak atas implementasi kebijakan di desa tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). March 28, 2023. UU Desa No. Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Prayungan Tahun 2022; JALAN SANTAI “PRAYUNGAN BERPESSAN. Untuk itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) maka diharapkan mampu mendorong lahirnya inisiatif dan kreatifitas. Dalam Pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP 43/2014”) dan Pasal 3 ayat (1) Permendagri 18/2018, disebutkan bahwa LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 6. Peratu ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu n 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Penataan Ruang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan ruang di Indonesia. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Pasal 117 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Desa Sumberbulu tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 21. ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib. id ; nurcholishanif23@gmail. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 4. U. Bentuk Singkat. Pemerintah Daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang desa, yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN. Test 2. Putusan Nomor 6/PUU-Vl/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan d. NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I. SE Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Cuti Sebelum atau Setelah Hari Raya dan Ketentuan Displiin atau Protokol Perjalanan ke Luar Daerah bagi Pegawai di Lingkungan Untidar Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 4. author. Mengingat: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) 6. 418 kali: sdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 03 januari 2023 | 118 kali: pelaksanaan agenda rutin, pokja posyandu desa rancaekek wetan melaksanakan kunjungan ke. desa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, Penghasilan tetap bagi kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43. NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 Berdasarkan penjelasan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat. 6 Tahun 2014 tentang Desa. PARSO | 27 September 2018 | 15. 3 Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU tersebut menjabarkan definisi, tahapan, dan tujuannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi: Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan. Dalam Undang-Undang Desa yang baru (UU No. Sesuai dengan tujuan utama pembangunan desa berdasarkan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab”serta Pasal 4 huruf f “Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan. 72, LN. DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Nopriawan Mahriadi1; Andi Agustang2; Andi Muhammad Idhan3; Rifdan4 Universitas Negeri Makassar nopriawanm@gmail. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang bagi setiap desa untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 158, TLN No. Masing-masing bab memiliki. Permasalahan yang ada dengan disahkannya UU No. Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut jelas bahwa negara memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menamai desa adat yang terikat dengan asal usul dan hak tradisional mereka dengan nama yang dipahami oleh masyarakat adat sebagai 1 Martua Sirait, Chip Fay dan A. 217Peraturan; Peraturan Pemerintah. id Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan Undang-Undang yang telah dinantikan oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama 7 tahun. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , secara jelas telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan tertentu. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014. Terara, Kab. Pemberdayaan masyarakat Desa. 2Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ABSTRAK: a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. desa. PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara kesatuan tersusun atas pemerintahan pusat dan daerah, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 18 ayat (1). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). H. Badan Usaha Milik Desa juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab X sebanyak empat pasal (Pasal 87-90). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut. Pertimbangan Permendesa PDTT 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa adalah: bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum; bahwa untuk. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Cit. pengaturan tentang Desa, yaitu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Cabe Raya, Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, Banten 15418 email: [email protected] Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3, 11. Undang. . Form-16: SK BPD tentang panitia musyawarah Desa: 02. pdf (1. Lokasi Kantor Desa. 30 BUMDes menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. 2016. Baca juga : Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa Sebagai Bagian Dari Perangkat. bahwa Pamong Kalurahan merupakan perangkat Kalurahan yang bertugas membantu Lurah dalam menyelenggaraan pemerintahan kalurahan; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: Download: 9:. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Kalau kita. undang-undang tentang desa undang-undang tentang desa 3. Details. 1. Dalam UU No. pdf. Selamat berdesa, sejahtera selalu. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan disertai berbagai macam perbedaan tingkat pendidikan, kesejahteraan, dan aspek lain dalam masyarakat desa menimbulkan pertanyaan bahwa, secara komprehensif, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang diamanatkan oleh Undang- Undang Desa? Apa yang sebenarnya. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Oleh: Ade Kosasih, S. kewenangan desa 5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. , hlm 34. 6 Tahun 2014), diartikan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi pengaturan tentang Kepala Desa yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian Kepala Desa. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai perkumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang. Baca juga : Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa Sebagai Bagian Dari Perangkat Desa. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati. Putusan Nomor 35/PUU–X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(5), 384-394. adalah bagaimanan memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Muaro Jambi. Sape Kab. Tutup. Lombok Timur Prov. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mh Submission ID: 941450204 File name: Pengelolaan_tanahbengkok. Salah satu kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan untuk membuat Peraturan Desa mengenai tata ruang. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa T. 611 -2- 3. Dalam menjalankan Undang-Undang tersebut, di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menetapkan visi-misi dengan Nawa Cita.